H.Risdianto Haleng.HB mengunjungi Rumah Sakit

Risdianto Haleng.HB bersama Politisi Nasional Bpk.Akbar Faisal

Ketua DPW Kalsel Bp.Guntur Prawira, Bupati Kotabaru,Pulau Laut H.Irhami Ridjani Rais

Prof. DR. Yoes Herman Dewan Pakar DPP Partai NasDem dan Risdianto Haleng.HB

adi

Ketua Umum Partai NasDem bersama H.Risdianto Haleng.HB

Selasa, 22 September 2015

DP BBM ALAM-ANTO

  ANIMASI DISPLAY PICTURE  BBM ALAM-ANTO

  

DP BBM Barisan Relawan Keluarga ALAM-ANTO

 


DP BBM Barisan Relawan ALAM-ANTO




 DP BBM ALAM-ANTO Versi HH



 DP BBM ALAM-ANTO Versi LA




DP BBM Relawan BATARA ALAM-ANTO Versi LA


 DP BBM ALAM-ANTO Versi BEE




DP BBM POSKO ALAM-ANTO Versi HH



DP BBM ALAM-ANTO Versi Black White



Minggu, 13 September 2015

Bantuan Air Bersih Untuk Warga Kotabru




Bantuan Air Bersih Untuk Warga Kotabaru


Dalam rangka membantu warga yang sedang kesulitan air bersih, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru ALAMA-ANTO memberikan bantuan air bersih kepada sejumlah warga di Kotabaru. 

“Alhamdulillah, air sudah datang, sudah penuh. Kami tidak perlu capek-capek angkat galon mengambil air di Kampung sebelah, ibadah juga aman. Terimakasih ALAM-ANTO,” ucap Irsan warga Tambak, Semayap, Pulau Laut Utara, Kotabaru.

Sementara itu, Bpk Iwan selaku Kordinator Bantuan Air Bersih Calon Bupati ALAM-ANTO Kotabaru mengatakan bahwa semua ini adalah karunia Allah untuk kita saling peduli dan menguatkan silaturrahmi.

"Sebetulnya nilainya tidak seberapa, tapi manfaatnya sangat berarti bagi mereka. Alhamdulilah masyarakat sangat antusias menerima bantuan ini, hal ini membuktikan bahwa mereka betul-betul mengalami kesulitan air bersih, Sebagai Calon Pemimpin daerah ini tidak sampai lepas tangan begitu saja," Walaupun ini sudah menjadi tanggung Jawab pemerintah, kata Bpk.Iwan.

“Kekeringan ini sangat baik untuk mengasah kepedulian dan menguatkan silaturrahim. Dan, bantuan Air Bersih ALAM-ANTO dalam hal ini ikut menangani musibah kekeringan ini,” ucapnya.
Sejauh ini ada kemungkinan bantuan air bersih akan terus berjalan sepanjang kemarau masih melanda.

Sabtu, 12 September 2015

KPU KAB. Kotabru Tetapkan 6 Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati

  

KPU KAB. KOTABARU TETAPKAN 6 PASANG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

  SWARA PEMBANGUNAN. ID, Kotabaru, Kalsel – Rapat  Pleno KPU Kab. Kotabaru, pada Senin (24/08/15) yang digelar di Ruang Media Canter KPU Kab. Kotabaru Menetapkan 6 Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru tahun 2015.
Dalam Rapat Pleno Tertutup Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dihadiri semua Komisioner KPU Kab. Kotabaru, Mohamad Erfan,S.Ag.,M.Hum (Ketua), Akhmad Gapuri,SH.,M.Hum (Anggota), DR. H. Nur Zazin,MA (Anggota), Grace Y. Lengkey, SE (Anggota), Dodi Rusmana (Anggota).
Pengawalan ketat puluhan aparat dari Polres Kotabaru juga tampak terlihat bersiaga di depan Kantor KPU Kab. Kotabaru sejak pagi.
Seusai Rapat Pleno Tertutup KPU Kab. Kotabaru menyampaikan hasil Rapat Pleno kepada seluruh awak media baik cetak maupun elektronik yang sudah menunggu dari pagi di depan Kantor KPU Kab. Kotabaru. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2015 tertuang dalam Berita Acara Nomor: 19/BA/VIII/2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 dengan hasil.
1. Pasangan Calon H. Irhamni Ridjani,S.Sos., M.Si dan Ir. H. Syamsul Alam Azhar, (didukung Partai Nasdem dan PKB). 2. Pasangan Calon H. M. Iqbal Yudiannoor, SE dan H. Sahidudin, S.Ag., MAP (Calon Perseorangan/independen). 3. H. Alpidri Supian Noor, ST., MAP dan Ir. H. Gusti Syafrin Masrin, MApp., Sc (Calon Perseorangan/independen). 4. H. Muhammad Alamsyah, ST., MAP dan H. Risdianto Haleng. HB (didukung PDI Perjuangan, PKS, dan PAN). 5. H. Rudy Suryana, S.Sos., M.M.Pd dan M. Rezki Oktavianoor, S.Sos., M.Si  (didukung oleh Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Demokrat, dan PBB). 6. H. Sayyed Jaffar Al Idrus, SH dan Ir. Burhanudin (didukung Partai Golkar dan PPP).
Pasangan Sayyed Jaffar Al Idrus, SH dan Ir. Burhanudin adalah pasangan terakhir yang mendaftar pada 22 Agustus Terkait Sidang Penyelesaian Sengketa yang memerintahkan kepada KPU Kab. Kotabaru untuk membuka pendaftaran kembali pasangan ini.
Dari hasil Verifikasi terhadap pasangan Sayed Jaffar dan Burhanudin, semua persyaratan pencalonan dan syarat calon terpenuhi. Baik masalah Ijasah, kesehatan , LHPKN dan semua dukungan parpol sudah memenuhi syarat.
Ketika ditanya masalah hukum, pailit dan ijasah yang menyangkut salah satu Pasangan Calon, M. Erfan, S.Ag., M.Hum, menjelaskan,
“Untuk masalah tidak Pailit kami sudah menerima Surat keterangan tidak Pailit dari Pengadilan Niaga di Surabaya. Jadi sudah memenuhi syarat prosedural. Untuk Masalah Hukum ada 3 poin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yaitu, tidak sedang dihukum pidana selama 5 tahun, memiliki hak untuk dipilih dan memilih, serta tidak memiliki tanggungan hutang. Ke-enam pasangan calon sudah memiliki surat keterangan tersebut. jadi sudah sesuai dengan prosedur. Sedangkan terkait ijasah, semua calon sudah diperiksa dari SMA, S1 bahkan pasca sarjananya. Kami KPU ada MoU dengan Menristek untuk melakukan pemeriksaan. Bahkan Kami semua komisioner dan sekretariat berangkat ke Surabaya, Malang, Yogyakarta, Makkasar, Balikpapan dan Samarinda untuk mengecek itu semua. Dan Semua sesuai dengan prosedural ” katanya panjang lebar.
“Ini adalah pasangan calon paling banyak yang ikut Pilkada se Kalimantan Selatan, Kami menganggap Pilkada Kotabaru ini yang betul-betul paling bersaing dan paling ketat karena diikuti 6 pasang calon terbaik di Kotabaru,” lanjutnya lagi.
Penetapan nomor urut peserta pilkada akan dilaksanakan pada 26 Agustus 2015 di Gedung Paris Barantai Kotabaru dengan menghadirkan seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang lolos verifikasi hari ini. (deddy)

Sayed-burhanuddin Tidak Memenuhi Syarat

Sayed-burhanuddin Tidak Memenuhi Syarat



Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menyatakan, pasangan calon H Sayed Jafar Al Idrus, SH dan Ir Burhanuddin yang didukung PPP dengan jumlah empat kursi (11,43 persen), tidak memenuhi syarat dukungan.

Divisi Hukum KPU Kotabaru A Gapuri, MH, di Kotabaru, Rabu, mengatakan, penetapan tersebut berdasarkan hasil rapat terkait pendaftaran pasangan calon dari partai politik dan gabungan partai politik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kotabaru 2015 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU No.9 tahun 2015 pasal 41 ayat (1).

Dalam surat Nomor : 13/BA/VII/2015 dijelaskan, bahwa proses pendafaran pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pada Selasa 28/7 pukul 16:00 Wita jumlah pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang menyerahkan berkas pendaftaran sebanyak tiga pasangan calon.

Pasangan HM Alamsyah, ST, M.AP-H Risdianto Haleng HB, didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki empat kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) dua kursi, dan dukungan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditolak karena dinilai ganda.

Selanjutnya pasangan H Rudy Suryana, S.Sos, M.MPd-M Rezky Oktavian Noor, S.Sos, M.S.I, didukung Partai Gerindra memiliki dua kursi, Partai Hanura dua kursi, Partai Demokrat tiga kursi, Partai Bulan Bintang (PBB) satu kursi, dan dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditolak karena ganda.

Sedangkan pasangan H Sayed Jafar Alidrus, SH-Ir Burhanuddin yang didukung Partai Golkar memiliki empat kursi, PKS (Shokhiful Anam) dan PPP ditolak karena ganda.

Dari daftar di atas terdapat tiga parpol, PKS memberikan dukungan kepada pasangan HM Alamsyah-H Risdianto Haleng juga memberikan dukungan kepada Sayed Jafar Al Idrus-Burhanuddin. Berdasarkan berkas persyaratan dukungan pencalonan dari PKS kepada pasangan calon HM Alamsyah-H Risdianto Haleng dinyatakan memenuhi syarat.

Sedangkan dukungan PKS kepada pasangan calon Sayed Jafar Al Idrus-Burhanuddin dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan dasar SK pergantian kepengurusan DPD PKS Kotabaru tahun 2015-2016 No.10/D/SKEP/AQ/PKS/IX/1436 27 Juli 2015 dan SK Pencabutan Keputusan dan Penetapan calon bupati dan atau wakil bupati Kotabaru periode 2016-2021 No.228/SKEP/DPT/PKS/1436 tanggal 27 Juli 2015.

Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono memberikan dukungan kepada pasangan calon HM Alamsyah, ST, M.AP dan H Risdianto Haleng, sedangkan partai Golkar di bawah kepemimpinan Abu Rizal Bakrie memberikan dukungan kepada pasangan calon H Sayed Jafar Al Idrus, SH dan Ir Burhanuddin.

Berdasarkan PKPU No.27 tahun 2015 Pasal 36 ayat (8) maka dukungan terhadap kedua pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibawah kepemimpinan H. Djan Farid dan Ir.HM Romaharmuzy, MT memberikan dukungan kepadapasangan calon H Rudy Suryana,S.Sos, M.MPd dan M Rezki Oktoavian Noor, S.Sos, M.Si juga memberikan dukungan kepada pasangan calon H Sayed Jafar Al Idrus, SH dan Ir Burhanuddin.

Dukungan PPP terhadap pasangan calon H Rudy Suryana,S.Sos, M.MPd dan M Rezki Oktoavian Noor, S.Sos, M.Si dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena pada saat menyerahkan berkas pendaftaran pasangan calon, pengurus parpol, tingkat kabupaten tidak hadir dan tidak menandatangani dukungan pencalonan.

Sedangkan dukungan PPP terhadap pasangan calon H Sayed Jafar Al Idrus, SH dan Ir Burhanuddin dinyatakan memenuhi syarat, karena pengurus parpol tingkat kabupaten hadir dan menandatangani dokumen pencalonan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pasangan calon HM Alamsyah, ST, M.AP an H Risdianto Haleng didukung oleh PDIP, PAN, dan PKS dengan jumlah 10 kursi (28,57 persen) dinyatakan memenuhi syarat dukungan.

Pasangan calon H Rudy Suryana,S.Sos, M.MPd dan M Rezki Oktoavian Noor, S.Sos, M.Si yang didukung oleh Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Demokrat dan PBB dengan jumlah 8 kursi (22,86 persen) dinyatakan memenuhi syarat dukungan.

  Sedangkan pasangan calon H Sayed Jafar Al Idrus, SH dan Ir Burhanuddin didukung oleh PPP dengan jumlah empat kursi (11,43 persen) dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat diterima.  Â
Editor: Hasan Zainuddin

PASAR MURAH PAMAN BIRIN UNTUK WARGA YANG KURANG MAMPU

KOTABARU,
Bakal Calon (Balon) Gubernur Kalsel, H. Sahbirin atau Paman Birin mengadakan Pasar Murah bagi warga di wilayah Kabupaten Kotabaru, Sabtu (18/4/15).

Pasar Murah tersebut digelar di wilayah Kecamatan Kelumpang Hilir dan Kelumpang Hulu. Adapun yang dijual kepada warga berupa paket Sembako dengan harga yang relatif murah, yakni seharga Rp 20 ribu per paket dengan isi antara lain beras dan minyak goreng.

"Dengan adanya Pasar Murah Paman Birin ini kami merasa terbantu dikarenakan sekarang harga-harga Sembako cukup mahal. Dan kami berharap Pasar Murah ini bisa terus diadakan, dan juga semoga Paman Birin bisa terpilih nantinya sebagai Gubernur Kalsel, sehingga warga akan merasakan kesejahteraan," ungkap dan harap seorang warga di Desa Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu.

"Saya berharap Paman Birin lah yang bisa terpilih sebagai Gubernur Kalsel nantinya, dan saya akan memilih beliau," ujar seorang Ibu Rumah Tangga di Cantung.

Pasar Murah yang digelar Paman Birin ini dipantau langsung oleh pasangan H. Alamsyah dan Risdianto Haleng, yang merupakan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru periode 2015-2020.

"Kebetulan kami yang mendapat kepercayaan dari pihak Paman Birin untuk mengkoordinir Pasar Murah tersebut. Dan Pasar Murah ini digelar untuk membantu warga yang kurang mampu, dan akan kami laksanakan sekali dalam sebulan di seluruh wilayah kecamatan se Kabupaten Kotabaru," ungkap H. Alamsyah didampingi Risdianto Haleng. (JCO)

Sumber :  http://www.jurnalisia.co/2015/04/pasar-murah-paman-birin-untuk-warga.html

Selasa, 23 September 2014

Rokhmin Dahuri: 80 Persen Potensi Maritim Indonesia Belum Terjamah

Rokhmin Dahuri: 80 Persen Potensi Maritim Indonesia Belum Terjamah

Laut Indonesia memiliki potensi ekonomi yang nilainya mencapai 1,2 triliun Dollar Amerika. Untuk itu, kepada Jokowi diharapkan dapat memanfaatkan hal tersebut demi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Hal itu disampaikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri dalam  seminar di Universitas Trilogi, Kamis (11/9). “Berdasarkan penelitian, laut Indonesia baru 20 persennya yang dimanfaatkan, 80 persen sisanya belum terjamah,” katanya.
Menurut menteri yang menjabat di era presiden Megawati Soekarno Putri, dari seluruh potensi yang ada baru 20 persen yang digali pemerintah dan hanya fokus pada perikanan. Sementara potensi lainnya seperti sumber daya manusia kelautan, transportasi laut dan pelayaran, ekowisata bahari, budidaya perikanan, dan lain sebagainya, belum dimanfaatkan. “Untuk itu kami mengharapkan pada era kepemimpinanan Jokowi – JK untuk segera bertindak,” ungkapnya.
Dikatakan Rokhmin, bila hal tersebut digarap serius seperti yang dijanjikan Jokowi – JK, potensi-potensi itu dapat menjadi elemen kemajuan bangsa. Terlebih sejumlah faktor yang membuat dunia maritim Indonesia, dapat menjadi poros roda perekonomian negara. “Selama ini, penggunaan teknologi dan manajemen kelautan yang diterapkan belum memenuhi keadilan terutama dalam mengelola sumber daya kelautan, ini yang harus dirubah presiden terpilih,” kata Rokhmin lagi.
Rokhmin pun menyebutkan, dalam teknologi penangkapan ikan di Indonesia, dari 650 ribu kapal yang dimiliki, hanya sekitar 1,3 persen yang modern. Sehingga nelayan harus “berjudi” untuk mencari ikan. Tak hanya itu, ikan yang didapat, cara penanganan dari kapal hingga di darat pun tidak memenuhi standar. “Dari situ, kualitas ikan dan harga jual pun menurun. Harga ekspornya pun rendah. Karena berbagai permasalahan tersebut,” tuturnya.
Untuk itu, guna memajukan industri para nelayan dan memajukan perekonomian Indonesia, diharapkan perubahan segera terwujud. Karena akan banyak manfaat yang bakal didapat dari dunia maritim yang saat ini hanya dipandang sebelah mata.

Jumat, 12 September 2014

mengkhawatirkan pengunduran diri Ahok membuat sejumlah pimpinan daerah lain melakukan langkah yang sama

Mengkhawatirkan pengunduran diri Ahok membuat sejumlah pimpinan daerah lain melakukan langkah yang sama

Pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok, sebagai kader Partai Gerindra merupakan realitas politik yang menarik untuk disimak.
Sikap Ahok yang konsisten mendukung pemilukada langsung yang dipandang lebih demokratis dibanding dengan pandangan partainya, dianggap menjadi faktor utama pengunduran diri Ahok. Konflik Ahok dengan Gerindra tidak bisa dihindarkan.
Lantas pertanyaannya, apakah beda pandangan mengenai pemilukada antara Ahok dan Gerindra menjadi faktor utama pengunduran diri wagub DKI Jakarta sebagai kader Partai Gerindra?
Pengunduran diri dalam keanggotaan partai politik pada dasarnya merupakan sesuatu yang normal. Setiap partai politik dalam AD/ART-nya pasti mengatur mekanisme pengunduran diri seseorang dari keanggotaan organisasinya.
Dengan kata lain, pengunduran diri seseorang dari partai politik merupakan hak yang sah. Atas dasar ini, sikap Ahok mundur dari partai yang telah mengusungnya menjadi wagub DKI Jakarta adalah hak politik yang bersangkutan.
Namun, dalam peristiwa yang tengah berkembang antara Ahok dan Gerindra, terlalu sederhana tampaknya jika Ahok menjadikan isu perbedaan sikap dalam isu pemilukada sebagai alasan utama pengunduran dirinya.
Bisa jadi hal ini hanya merupakan faktor pemicu bukan faktor utama. Dalam hal perbedaan pandangan antara kepala daerah dan partainya, sepertinya bukan hanya terjadi pada kasus Ahok. Kita juga bisa melihat bupati/wali kota lain yang memiliki perbedaan pendapat dengan partainya mengenai isu pemilukada ini.
Sebut saja Ridwan Kamil yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra serta Bima Arya Sugiarto yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Keduanya juga mendukung pemilukada secara langsung dan memiliki sikap yang berbeda dengan pandangan partainya.
Atau jika lebih luas lagi untuk bisa melihat singgungan pendapat antara kepala daerah dan partainya, kita bisa melihat hubungan Trismaharini dengan PDIP di Surabaya.
Sehingga, perbedaan pendapat dalam satu partai merupakan isu yang biasa, dan berlebihan nampaknya jika ini bisa menjadi faktor utama pengunduran diri Ahok dari Gerindra. Masih cukup banyak faktor yang bisa turut menjelaskan pengunduran diri Ahok di luar isu perbedaan pandangan tersebut.
Seperti faktor komunikasi politik Ahok yang sangat unik, atau bahkan ada motivasi politik lain yang muncul seiring dengan perkembangan dinamika politik nasional.

Ahok dan tuntutan mundur dari jabatan wakil Gubernur

Untuk itu, Ahok menolak keinginan Partai Gerindra yang memintanya mundur. Sebab, selain tak tercantum dalam undang-undang, Ahok berpendapat, partai anggota koalisi beranggapan dapat membagi jatah kuota kepala daerah secara proporsional. Padahal, Ahok menuturkan, faktor utama mantan Bupati Belitung Timur itu terjun ke dunia politik lantaran meyakini rakyat tak lagi percaya pada 'politik bagi-bagi'.
Selain itu, Ahok mengibaratkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD serupa dengan pembelian melalui calo. Ahok memastikan tak akan bergabung dengan partai politik manapun jika RUU Pilkada tersebut disahkan. Menurut Ahok, pemilihan tersebut membuat kepala daerah bertanggung jawab kepada dewan ketimbang kepada rakyat. "Kepala daerah bisa diperas habis, itu berlawanan dengan nurani saya," ujar Ahok.

Jumat, 05 September 2014

Belajar Pada Peminpin Yang Visioner

Belajar Pada Peminpin Yang Visioner

Dua Tahun lalu 2012 Majalah Tempo pernah menetapkan  tujuh kepala daerah pilihan. Tapi, bukan berarti pemimpin bagus dari 497 kota dan kabupaten di seluruh Republik hanya tersisa tujuh tokoh ini. Pasti masih ada kepala daerah cakap yang luput dari pantauan majalah Tempo, walaupun jumlah yang lurus sekaligus berprestasi sangat terbatas.
Tujuh kepala daerah terpilih ini merupakan bagian dari stok yang sedikit: pemimpin dengan sejumlah inovasi untuk membangun masyarakatnya serta bebas dari korupsi--setidaknya sampai Tempo menurunkan laporan utama saat itu
Era otonomi daerah sejak 1999, yang disempurnakan lima tahun kemudian dengan pemilihan langsung kepala daerah, membawa berkah sekaligus “musibah”. Berkah itu datang dari kedekatan “jarak” pemimpin dengan yang dipimpin, yang membuat penanganan masalah rakyat lebih cepat.
Pembangunan daerah semestinya bisa semakin bergegas lantaran pemimpin yang tumbuh dari masyarakatnya akan lebih gampang menggerakkan komunitas itu. Tapi “musibah” juga datang, terutama di daerah dengan kelas menengah yang belum bangkit. Sistem pengawasan yang lemah membuat korupsi tumbuh subur. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 (tiga) tersangka menteri aktif, belum lagi  KPK mencatat 31 bupati dan wali kota menjadi terpidana korupsi sejak 2004.
Artinya, korupsi masih merupakan masalah akut otonomi daerah. Sangat jelas benang merah antara korupsi dan sejumlah indeks keberhasilan pembangunan. Daerah dengan pemimpin korup umumnya tak berhasil mencapai angka bagus pada berbagai indeks pembangunan, misalnya indeks pembangunan manusia atau indeks kesejahteraan rakyat.
Perkecualian hubungan antara korupsi dan sejumlah indeks tadi memang terjadi di satu-dua daerah yang benar-benar kaya sumber daya alam. Kutai Kartanegara merupakan satu contoh. Walaupun pemimpinnya di masa lalu sempat ditahan karena korupsi, berkat bahan tambang yang melimpah ruah, indeks pembangunan manusia tetap tinggi. Di daerah dengan sumber daya alam terbatas, atau sama sekali tak tersedia, korupsi segera akan terlihat dampaknya. Kemampuan daerah membuat terobosan, yang tentu memerlukan dana tak sedikit, akan sangat terbatas.
Yang menarik dari tujuh pemimpin pilihan ini, ada semacam kesamaan pandangan bahwa korupsi akan membuat pemimpin berjarak dengan masyarakatnya, dan akhirnya menyulitkan usaha menggalang dukungan rakyat. Para kepala daerah ini berkeyakinan bahwa hanya pemimpin bersih yang sanggup merebut hati rakyat untuk mendukung program kerja mereka.
Cerita Bupati Banjar Herman Sutrisno menjadi bukti. Pemimpin sebuah kabupaten di Jawa Barat ini tidak pernah membeli dukungan rakyat. Bupati yang juga dokter ini cukup bekerja keras memperbaiki tingkat kesehatan warga. Imbalan yang ia peroleh luar biasa: 94 persen rakyat Banjar memenangkannya untuk periode kedua.
Sikap antikorupsi saja tak cukup. Leadership kuat, yang diwujudkan dengan berani, sangat diperlukan untuk menangani beribu masalah di daerah. Sungguh beruntung, tujuh pemimpin pilihan ini mempunyai berbagai kelebihan. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, umpamanya, berani menolak pembangunan jalan tol yang membelah Kota Surabaya. Risma berkukuh menaikkan tarif papan reklame besar yang selama ini dianggapnya merusak keindahan kota, walaupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengancam mencopotnya.
Walikota Solo sukses merelokasi pedagang kaki lima dalam jumlah ribuan orang, sesuatu yang sulit dilakukan oleh pemda lain, kecuali menjadikan pedagang kaki lima itu sasaran penggusuran. Peluang besar yang ditangkap oleh Jakowi sapaan akrab Joko Widodo membuktikan bahwa kewenangan yang luas tidak identik dengan kesewenang-wenangan. Kesuksesan itu juga diikuti dengan makin meningkatkanya PAD Kota Solo.
Lain lagi di Kabupaten Purbalingga, Bupati Triyono Budi Sasongko, fokus pada pengentasan kemiskinan, dengan memugar 14.600 rumah tidak layak huni. Dana stimulan yang hanya Rp. 2 Juta mampu diberdayakan dengan mengundang partisipasi rakyat melalui swadaya, sehingga program ini sukses.
Ada contoh lain. Yusuf Wally, Bupati Keerom--sebuah kabupaten di Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini--berani meminta TNI mengurangi pasukan. Alasan Wally: ia tak ingin penduduk daerah rawan konflik itu terus-menerus menderita trauma lantaran “dikepung” pasukan dalam jumlah besar.
Kepemimpinan kuat ditunjukkan Wally ketika ia membuat kemeriahan di kantornya pada 1 Desember lalu, bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Organisasi Papua Merdeka. Ia mendukung OPM? Tidak. Dia justru berupaya mengalihkan perhatian rakyat Keerom agar tidak melulu berpikir soal kemerdekaan OPM.
Leadership kuat, keberanian dalam mengimplementasikan program, serta konsistensi, merupakan kunci sukses tujuh kepala daerah pilihan ini. Tapi pemilihan langsung tak selalu menghasilkan pemimpin dengan kualitas seperti pendahulunya.
Maka, tantangan terbesar bagi para leader itu akan datang setelah mereka tak lagi menjabat. Tantangan itu adalah menjamin kelangsungan program yang sudah berhasil memperbaiki wajah daerah, yang bisa dilakukan umpamanya dengan membuat peraturan daerah yang kokoh. Mereka juga bisa menghidupkan partisipasi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan programnya.

Salah satu tujuan bernegara tentu hendak menggapai kesejahteraan, begitu pula bagi daerah otonomi, kewenangan yang luas mesti diikuti dengan makin meningkatkanya kesejahteraan rakyat. Bukan malah sebaliknya.
Maka dari itu kepemimpinan yang kuat hati untuk mensejahterakan rakyat hendaknya lahir dari pilihan langsung, sehingga kesan selama ini bahwa lima tahun masa kepemimpnan daerah hanya berkutat melulu sekedar rutinitas belaka. Tampa gebrakan inovasi dan kreasi yang berarti. Karena itu, jika hanya sekedar melaksanakan APBD dengan meng’copypaste’ program dan kegiatan tahun sebelumnya tentu saja anggaran daerah yang sangat terbatas itu tidak akan banyak merubah wajah daerah.
Kasus hukum yang banyak menimpa kepala daerah memiriskan, seharusnya jadi cermin bahwa dimasa depan daerah memerlukan pemimpin visioner, tidak pemimpin instan yang berpikir pendek. Pemimpin yang bersungguh-sungguh mengeluarkan rakyat dari kubangan kemiskinan, bukan pemimpin yang malah makin memiskin rakyat dengan perilaku yang menyimpang.

Rabu, 06 Agustus 2014

Curhat Prabowo di Tanggapi Beragam

Curhat Prabowo di Tanggapi Beragam

Komisi Pemilihan Umum mengaku tidak mempersoalkan pernyataan yang disampaikan calon presiden Prabowo Subianto pada sidang perdana gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi, Rabu (6/8/2014).
"Saya kira sebagai pemohon, di samping kuasanya sudah bicara, dia pun mau menambah secara langsung, curhat juga boleh, bagus sekali," kata kuasa hukum KPU, Adan Buyung Nasution, seusai sidang.
Adnan enggan berkomentar saat diminta tanggapan atas pernyataan Prabowo tersebut. Adnan mengatakan, secara keseluruhan, KPU mengapresiasi sidang perdana PHPU yang digelar MK.
Sidang berjalan cukup lancar dan tertib. Setiap pihak berupaya keras menghargai jalannya persidangan dan majelis hakim mahkamah.
"Sidang perdananya cukup bagus, ya. Lancar dan tertib, santun sekali. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada tingkah laku berlebihan. Prabowo juga memberikan sambutan pengantar yang bagus," ujar Buyung, pengacara senior dan mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Seusai kuasa hukumnya menyampaikan tututan, Ketua MK Hamdan Zoelva mempersilakan Prabowo menambahkan materi gugatan. Mantan Danjen Kopassus itu berharap banyak pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) . Pasalnya, ia yakin kebenaran akan muncul dalam sidang tersebut.
"Nasib bangsa Indonesia ada di sidang ini. Kita akan hormati dan sepakati kalau prosesnya benar dan jujur," kata Prabowo di gedung MK, Jalan Merdeka, Jakarta Pusat.
Ia mengaku percaya pada majelis hakim akan menegakkan keadilan melalui sidang PHPU tersebut. Dia yakin MK akan tunjukkan kedaulatan rakyat bukan kedaulatan pemilik modal atau bangsa asing. "Karena ada negara asing tertentu yang ingin mencampuri (urusan dalam negeri) kita," ujarnya.
Ketua Dewan Pembina Gerindra itu menuturkan, andai dia dianggap sebagai pemenang Pilpres, pihaknya tidak mau berkuasa di atas kecurangan. Ia mengaku tidak mau menerima mandat atas dari kecurangan yang dilakukan.
"Seluruh bangsa berharap suatu keadilan. Kami percaya yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah," kata Prabowo.
Ia kemudian mengeluhkan adanya intervensi negara asing dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014. Ia menuding KPU telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Prabowo pun menyebut Pemilu Presiden 2014 di Indonesia layaknya pemilu di negara totaliter, fasis, dan komunis.
Mantan Danjen Kopassus itu mencontohkan, dia dan Hatta Rajasa tidak mendapat suara sama sekali di ratusan tempat pemungutan suara (TPS) saat pilpres pada 9 Juli lalu. Padahal, dia dan Hatta didukung hingga tujuh parpol.
Prabowo pun menyebut hal seperti itu hanya terjadi di negara totaliter di Korea Utara. Belakangan, ia meralat pernyataannya.
"Saya ralat, di Korea Utara pun tidak terjadi, mereka bikin 99 persen. Di kita (Indonesia) ada yang 100 persen. Ini luar biasa, ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis, komunis," kata Prabowo.
Namun pernyataan Prabowo terbukti tak berdasar. Merujuk pemberitaan kantor berita Korea Utara, KCNA, pada Maret 2014, pemimpin negeri itu, Kim Jong Un, memperoleh suara 100 persen dalam pemilihan umum parlemen Korea Utara, semacam pemilihan presiden dalam Sidang Umum MPR RI, zaman Orde Baru, bukan Pilpres langsung.
Kim Jong Un memenangi semua suara di daerah pemilihan yang diwakilinya dalam pemilu yang digelar pada Minggu, 9 Maret.
Kemenangan ini membuat Kim Jong Un resmi bergelar anggota parlemen, sebuah gelar yang menambah deretan gelarnya yang sudah sangat panjang itu.
Mahkamah Konstitusi menyatakan akan kembali menggelar sidang gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait perselisihan hasil Pemilu Presiden 2014 pada Jumat (8/8).
Keputusan itu dikeluarkan setelah MK selesai menggelar sidang perdana.
Ketua MK Hamdan Zoelva menjelaskan, agenda sidang selanjutnya adalah mendengar jawaban dari Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu sebagai pihak termohon. Selain itu, diberi juga kesempatan kepada pihak Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menjawab substansi permohonan Prabowo-Hatta.
"Sidang ini ditutup dan dilanjutkan pada hari Jumat, 8 Agustus, pukul 09.00. Saat  itu juga, pemohon dapat sampaikan bukti tulisan untuk disahkan," kata Hamdan dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Rabu.
Agenda sidang perdana adalah mendengarkan pokok permohonan Prabowo-Hatta dan nasihat dari hakim MK. MK memberi waktu 1 x 24 jam kepada kubu Prabowo-Hatta untuk memperbaiki gugatannya.
Jika lewat dari waktu tersebut, MK menyatakan kesempatan memperbaiki gugatan tak digunakan Prabowo-Hatta.

Ini tanggapan curhat prabowo

 "Sebego-begonya gue belajar sejarah, baru kali ini gue tahu ada pemilihan umum demokratis di Korea Utara. *Sementara itu, Roro Jonggrang dibikinin Tangkuban Perahu*" tulis Ninin di status Facebooknya.

"Wah tim Prabowo bilang pemilu kita kaya Korut? Emang di korut ada pemilu? Koq jadi delusional gini ya?" cuit akun @ShafiqPontoh.

"Jika Pak Prabowo katakan Korut lebih baik dari RI, mungkin sudah saatnya ia pindah kesana - pesan saja: ajak Debi Rhoma juga ya pak :)" kicau @danrem di Twitternya.

Demikian juga dengan akun @WJB yang nyinyir: "Jangan2x yg dimaksud prabowo korut itu kroya utara purwokerto. :))"

"Pak Prabowo nggak pernah bersyukur. Membandingkan pilpres kita lebih buruk dr Korut itu sdh keterlaluan @SBYudhoyono @boediono," tulis @chamadhojin.

Sementara situs Channel news asia menulis berita berjudul 'Ex-general says Indonesia 'like N Korea' in election challenge'

"Ex-general Prabowo Subianto angrily compared Indonesia to a "totalitarian country like North Korea" at the start of a legal challenge Wednesday (Aug 6) to the results of the country's presidential election, as hundreds of flag-waving supporters staged a rally. In a fiery speech at the Constitutional Court, Prabowo also lashed out at the "dishonesty and injustice" of the poll in the world's third-biggest democracy, which he lost to Jakarta governor Joko Widodo."

Selasa, 17 Juni 2014

Perbedaan Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif


Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi menilai kampanye negatif yang dilakukan tim sukses pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di masa kampanye pemilu merupakan hal yang lumrah dan wajar. Namun, yang tidak boleh dilakukan adalah kampanye jahat, kampanye hitam atau black campaign. Pasalnya, kampanye jahat disebarluaskan ke masyarakat tanpa disertai dengan data, fakta, dan argumen pendukung yang jelas.

“Kampanye negatif itu ada basis data yang dihadirkan, tapi dalam kampanye hitam tidak ada datanya, tidak ada faktanya, tidak ada argumennya,” kata Burhanuddin dalam diskusi media bertajuk Efek Kampanye Negatif Dalam Pilpres 2014 yang diselenggarakan Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Minggu (15/6).

Ia mencontohkan perbedaan antara kampanye negatif dan kampanye hitam. Bergulirnya isu soal pelanggaran HAM yang diduga melibatkan salah satu kandidat pasangan capres  adalah contoh bentuk kampanye negatif. Namun, isu yang digulirkan terkait SARA, seperti penyebutan Jokowi bukan muslim adalah bentuk kampanye hitam yang dilakukan lawan-lawan politiknya. Kasus terbaru yang ramai dibicarakan adalah beredarnya Tabloid Obor Rakyat yang menyebut Jokowi non-muslim.

Burhanuddin menambahkan, lembaga survei yang dipimpinnya telah melakukan penelitian terkait dampak adanya kampanye hitam terhadap pasangan capres-cawapres menjelang Pilpres 2014. Hasilnya, kampanye hitam berhasil menurunkan elektabilitas pasangan Jokowi-JK dan menaikkan elektabilitas pasangan Prabowo-Hatta.

Kampanye hitam, lanjut Burhanuddin, biasanya dijalankan oleh tim-tim siluman,  relawan, ataupun pendukung yang tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun demikian, katanya, tim siluman itu memiliki hubungan dengan tim resmi pasangan calon.

“Jadi, ada tim siluman yang tugasnya melakukan itu. Saya kira, tim siluman itu tidak terdaftar di KPU, karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor itu,” tandasnya.

Selasa, 27 Mei 2014

Kampanye Politik sebuah Upaya Mempengaruhi Proses Pengambilan Keputusan Para Pemilih


Menjelang Pilpres yang paling menonjol di setiap pemberitaan media adalah soal Kampanye Hitam (Black Campaign). Betul adanya, di setiap Pilpres atau Pilkada tidak terlepas dari yang namanya Kampanye Politik yang mengarah ke Kampanye Hitam atau Kampanye Ilegal.
Kampanye politik sendiri adalah sebuah upaya yang terorganisir untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih. Nah, seperti apa organisasi kampanye politik yg sering dilakukan para kandidat Pilpres maupun Pilkada?

Pesan Kampanye

Pesan dari kampanye adalah penonjolan ide bahwa sang kandidat atau calon ingin berbagi dengan pemilih. Pesan sering terdiri dari beberapa poin berbicara tentang isu-isu kebijakan. Poin2 ini akan dirangkum dari ide utama dari kampanye dan sering diulang untuk menciptakan kesan abadi kepada pemilih. Dalam banyak pemilihan, para kandidat partai politik akan selalu mencoba untuk membuat para kandidat atau calon lain menjadi "tanpa pesan" berkaitan dengan kebijakannya atau berusaha untuk pengalihan pada pembicaraan yang tidak berkaitan dengan poin kebijakan atau program. Sebagian besar strategis kampanye menjatuhkan kandidat atau calon lain yang lebih memilih untuk menyimpan pesan secara luas dalam rangka untuk menarik pemilih yang paling potensial. Sebuah pesan yang terlalu sempit akan dapat mengasingkan para kandidat atau calon dengan para pemilihnya atau dengan memperlambat dengan penjelasan rinci programnya. Misalnya, dalam Pemilu 2008 dari pihak John McCain awalnya mempergunakan pesan yang berfokus pada patriotisme dan pengalaman politik; pesan itu kemudian ditangkap dan diubah menjadi perhatian beralih ke peran sebagai "maverick" di dalam pendirian politiknya sedangkan Barack Obama tetap pada konsistensi, pesan yang sederhana yang "mengubah" seluruh kampanye itu.
Dalam tekhnik kampanye politik kemenangan kandidat atau calon yang dilakukan di dalam jajak pendapatkan hanya dipergunakan sebagai agenda politik di kantor staf pemenangan kandidat atau calon .

Kampanye hitam (Black campaign)

Penggunaan metode rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan presepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik. komunikasi ini diusahakan agar menimbulkan fenomena sikap resistensi dari para pemilih, kampanye hitam umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau calon bahkan pihak lain secara efisien karena kekurangan sumber daya yang kuat untuk menyerang salah satu kandidat atau calon lain dengan bermain pada permainan emosi para pemilih agar pada akhirnya dapat meninggalkan kandidat atau calon pilihannya.

Kampanye ilegal

Penggunaan peraga kampanye yang tidak sah atau bukan berasal dari kebijakan atau termasuk dalam bagian material dari kampanye peserta pemilu yaitu pihak para kandidat sebagai peserta pemilu maka dengan demikian kampanye yang ilegal merupakan sebuah kampanye yang melanggar ketentuan hukum.

Organisasi

Dalam kampanye politik yang modern, organisasi kampanye (atau 'mesin') akan memiliki struktur yang jelas personel dengan cara yang sama sebagai ukuran bisnis seperti

Manajer Kampanye

 Berhasil sebuah kampanye biasanya memerlukan managerial kampanye yaitu seorang Manager Kampanye untuk mengkoordinasi operasional kampanye. Selain dari kandidat atau calon, mereka paling sering terlihat berkampanye, Manager kampanye pada kandidat atau calon yang bersangkutan dapat melaksanakan dengan strategi dan melakukan pengaturan , terutama jika para pembuat strategis kampanye biasanya berada di kantor konsultan politik seperti pollster dan media konsultan.

Konsultan Politik 
Memberikan nasihat oleh Konsultan Kampanye Kolitik di hampir semua kegiatan mereka, dari penelitian untuk bidang strategi. Konsultan melakukan penelitian kandidat atau calon, pemilih penelitian, dan riset oposisi bagi klien mereka.

Aktivis
Aktivis adalah 'prajurit kaki' yang setia kepada ideologi bekerja dengan membawa orang-orang yang akan memilih kandidat atau calon termasuk melakukan kampanye 'door to door' mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kampanye kandidat atau calon (RH Center)

Sabtu, 12 April 2014

MENYIKAPI HASIL PEMILU 9 APRIL 2014


Manyikapi Hasil Pemilu 9 April 2014

SAHABAT RH

Hidup ini tak selamanya mulus, tak selamanya seperti yang kita inginkan, tak selamanya berjalan sesuai rencana.....
ada kemenangan ada kekalahan seperti pemilu 9 April 2014 kemarin.
Kita bisa bahagia karena kita menang, tetapi merasa bersedih karena sebaliknya karena kalah..................
Disaat kita menang, janganlah kita merasa hebat dan merendahkan serta memandang sebelah mata orang yang kalah. Bisa jadi kemenangan itu menjadikanmu manusia yang angkuh dan lupa diri…
Sikapilah kemenangan dengan bijak, meski bahagia, tetap ingat tetap rendah hati… jangan karena menang merasa angkuh… dan lupa bahwa kemenangan itu keterlibatan masyarakat banyak yang menaruh harapan yang terbaik untuk bangsa ini………

SAHABAT RH
Bagaimana dengan yang kalah.. tidak usah bersedih, jangan merasa rendah diri, dan merasa bahwa kekalahan ini adalah aib, merasa minder, merasa tidak punya harga diri, atau kita menuding orang lain penyebab kekalahan kita…
ingatlah bahwa kekalahan itu tidak selalu negatif,,
Kekalahan atau kegagalan tidak selalu berarti negatif. Kita memang tidak menyukai kekalahan, tetapi boleh jadi kekalahan itu kelak justru membawa kebaikan buat kita. Dan, kita mungkin sangat menyukai kemenangan, kesuksesan, dan kekayaan, tetapi bisa jadi kemenangan itu justru berakibat buruk bagi kita di kemudian hari.
Kepada Allah jualah hendaknya semua itu kita kembalikan.
“Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik untuk Umatnnya…”  Kita bersikap  sewajarnya, mengambil hikmah dari semua yang terjadi terhadap diri kita…
Kutipan Alkitab diatas menggambarkan bahwa kegagalan adalah hal biasa dalam berpolitk atau berbisnis sekalipun. Kita harus bisa menyikapinya secara arif. Apakah kita merasa bahwa kekalahan itu membuat menggigil ketakutan?. Kalau hal itu terjadi, berarti kita belum siap menjadi seorang politikus sejati. Kekalahan adalah bagian dari kesuksesan.
Anda tentu masih ingat, keberhasilan seorang Thomas Alpha Edison adalah berkat kegigihannya dalam melakukan usaha. Dia tak pernah berhenti walaupun ribuan kali mengalami kegagalan. Baginya kegagalan itu ibarat obat bagi orang yang sakit, jadi harus ditelan dan jangan dimuntahkan.
Suatu hari salah seorang wartawan muda mewawancarai Edison, “Mr. Edison, bagaimana caranya Anda bisa menemukan bola lampu padahal sudah gagal 5000 kali ?”
“Anak muda, saya tidak gagal 5000 kali, melainkan saya menemukan 5000 cara yang tidak berhasil sehingga saya tidak usah mengulanginya lagi,” jawab Tomas A. Edison dengan bijak.
Inilah makna terpenting dari kegagala, suatu pengalaman belajar. Kalau kita berusaha tetapi mengalami kegagalan seperti contoh kasus pak Tomas tadi, jangan cepat putus asa, coba lagi dan coba lagi.
Banyak orang yang tidak berani berspekulasi dengan mengambil risiko karena takut gagal. Padahal kita semua tahu, hidup ini pun sebetulnya mengandung resiko, yaitu resiko gagal dan berhasil. Betapapun kaya dan berkuasanya seseorang, tanpa melakukan tindakan apapun sebetulnya semua hidupnya penuh dengan resiko, yaitu gagal atau berhasil.
Misalnya saja orang yang kaya dan berkuasa, bisa saja mati hanya gara-gara tertusuk tulang ikan ketika makan, atau tiba-tiba rumahnya terbakar karena kompornya meledak sehingga semua hartanya ludes terbakar. Bisa juga semua hartanya hancur dan nyawanya pun ikut melayang terkena musibah tsunami seperti yang terjadi di Aceh beberapa tahun yang lalu.

SAHABAT RH
Keberhasilan lain di bidang politik adalah Boleh jadi Abraham Lincoln satu-satunya manusia di muka bumi ini, yang berkali-kali menyandang status sebagai pecundang tapi kemudian membalikkan semua itu, dan lalu menjadi pemenang. Berapa kali sih dia gagal? Sekali, dua kali atau sepuluh kali? Berapapun dia pernah mengalami kegagalan, yang pasti dia tidak pernah berhenti mencoba
Akhirnya ia sukses menjadi presiden Amerika Serikat dari partai Republik dengan Menjadi Presiden Amerika Serikat ke 16

SAHABAT RH
Bagaimana menyikapi kegagalan?
Tidak salah, jika kita melakukan sesuatu selalu mengandung resiko kegagalan itu selalu ada. Tapi jangan lupa, resiko keberhasilan juga terbuka lebar. Kesempatan sukses dan gagal itu sebenarnya sama, yaitu fifty-fifty. Coba ingat ketika anda masih kecil, untuk bisa berjalan, anda harus mengalami berapa kali kegagalan. Anda terjatuh lalu bangun lagi. Anda jatuh lagi, bahkan kaki anda mungkin saja berdarah sehingga anda menangis histeris. Tapi anda waktu itu tetap saja ingin mencoba untuk berjalan. Apa yang terjadi kemudian ? Ternyata hasilnya anda menjadi orang yang sukses karena bisa berjalan, setelah mengalami jatuh puluhan kali. Coba anda bayangkan seandainya anda tidak pernah mau mencoba berjalan lagi ketika anda pertama kali terjatuh, mungkin saat ini kaki anda lumpuh dan anda duduk di kursi roda.
Jatuh dan gagal merupakan bumbu penyedap perjalanan hidup kita, ini juga latihan agar kita bisa bertumbuh dan menjadi kuat. Orang mungkin akan memperingatkan kita, padahal mereka sendiri belum pernah mencobanya. Kalau kita gagal, setidaknya kita lebih baik karena sudah mencobanya. Orang-orang yang kita kenal sebagai politikus sukses umumnya adalah orang-orang yang lebih banyak gagal dari siapapun. Bedanya, mereka tidak membiarkan kegagalan itu terus terjadi. Mereka berusaha untuk bangkit dan mencoba lagi sampai kegagalan itu tidak terjadi lagi dan orang menyebutnya sukses !.

SAHABAT RH
Nah, sekarang terserah..! Kita Mau menyerah pada nasib dengan bersikap pasrah saja atas kegagalan yang di alami atau Kita mau terus mencoba melakukan perubahan ? Ingat kata pepatah “kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda”
Semoga kesuksesan selalu bersama kita.


Senin, 10 Maret 2014

Geliat Restorasi Partai Nasdem

Ulasan tentang partai ini diterbitkan Kompas, 13 Januari 2014. Selamat memilih. 


Meskipun Pemilihan Umum 2014 merupakan ajang kontestasi politik nasional pertama bagi Partai Nasdem, kiprahnya telah mencuri perhatian publik. Perolehan suara Partai Nasdem diprediksi bisa mengungguli partai papan tengah lain yang telah berkiprah jauh lebih dahulu.
Sebagai partai baru, Nasdem yang dideklarasikan pada 1 Februari 2011 cukup menjadi magnet bagi publik. Proporsi pemilih yang diperkirakan akan mencoblos Nasdem terus meningkat. Hasil survei setahun lalu menunjukkan elektabilitas Partai Nasdem masih di bawah 4 persen. Namun, survei Desember 2013, angkanya meningkat hingga 6,9 persen.
Proporsi itu mengungguli partai papan tengah lain yang beberapa kali mengikuti pemilu. Nasdem menjadi partai nasionalis di jajaran tengah yang perolehan suaranya akan melampaui partai-partai berbasis agama. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, pada Pemilu 2009 menduduki posisi empat besar nasional dalam jumlah suara dan unggul sebagai parpol papan tengah. Namun, hasil survei ini memperkirakan perolehan suara Nasdem akan mengungguli PKS. Demikian pula halnya dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dua faktor yang diduga cukup memengaruhi peningkatan suara Partai Nasdem adalah penetrasi media massa dan sosok Surya Paloh. Kedua faktor itu saling berkelindan. Kepemilikan salah satu stasiun televisi dan surat kabar nasional oleh Surya Paloh sangat menentukan penyebaran informasi yang cepat kepada publik tentang Nasdem. Hasil survei mengungkapkan, di antara partai politik papan tengah, pemberitaan tentang Nasdem di media massa termasuk yang paling sering diikuti responden.
Faktor kedua adalah popularitas Surya Paloh, sang pendiri. Tiga perempat responden menyatakan mengenal Surya Paloh yang pernah menjadi kader Golkar dan politisi Senayan. Enam dari sepuluh responden bahkan tak hanya mengenal, tetapi juga mengakui kualitas kepemimpinan Surya Paloh.
Dinamika internal
Mengusung gagasan Restorasi Indonesia, embrio pembentukan Partai Nasdem disemai melalui pendirian ormas bernama sama pada 1 Februari 2010. Tak kurang dari Sultan Hamengkubuwono X, Siswono Yudo Husodo, dan Syamsul Maarif tercatat pernah bergabung di ormas Nasdem. Ormas ini berhasil menarik perhatian kalangan muda, para aktivis mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat yang menginginkan perubahan.
Dalam waktu tak terlalu lama, ormas Nasdem memiliki kaki di daerah-daerah. Tepat setahun setelah pendirian ormas Nasdem, partai politik Nasdem dideklarasikan di Jakarta. Meski sebagian anggota ormas keluar dari keanggotaan, belasan anggota baru, baik yang berasal dari partai politik lain maupun nonparpol, masuk Nasdem.
Sebaliknya, partai baru ini pun mencatat dinamika internal partai ketika sejumlah anggota keluar dari Nasdem dan pindah ke partai lain. Perpindahan yang paling menyita perhatian publik adalah keluarnya Hary Tanoesoedibjo yang kemudian bergabung dengan Partai Hanura. Peristiwa ini disebut Willy Aditya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, ”Cukup memengaruhi sumber dana Nasdem.” Namun, geliat Nasdem bergeming. Saat verifikasi parpol peserta Pemilu 2014, Nasdem menjadi satu-satunya parpol baru yang lolos verifikasi administrasi oleh KPU.
Salah satu peluang yang dimiliki partai ini untuk merebut suara pada Pemilu 2014 adalah sebagai partai baru, kader-kadernya relatif belum terjamah kasus korupsi karena belum ikut serta dalam pemerintahan. Hal ini di satu sisi bisa memudahkan Nasdem meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Di sisi lain, sebagai partai baru, mesin politik belum teruji meskipun Nasdem ditopang struktur organisasi yang lengkap di 33 provinsi dan enam organisasi sayap partai.
Andalan utama Nasdem adalah pengalaman para kadernya yang pernah ditempa di parpol lain, terutama Golkar. Seperti halnya Partai Demokrat, Gerindra, Hanura, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Nasdem didirikan para mantan kader Golkar. Nasdem merupakan partai baru yang termasuk mutakhir dalam berpolitik dibandingkan dengan partai pecahan Golkar lainnya. Pemilu 2014, selain merupakan momen kontestasi politik pertama Nasdem, juga akan menjadi ajang pembuktian ketangguhan partai pecahan untuk merebut suara.
Perubahan
Gerakan perubahan menjadi kata kunci Nasdem yang ditawarkan kepada publik. Perubahan sebagai respons atas krisis multidimensi yang sedang melingkupi negeri ini. Untuk mewujudkan ide itu, Willy Aditya menyatakan, ”Nasdem menargetkan kalangan menengah perkotaan yang terdidik sebagai pemilih. Karena merekalah yang paling responsif terhadap perubahan.”
Terkait siapa pemilih Nasdem, hasil survei menunjukkan prediksi beragam. Berdasarkan data psikografis hasil survei, partai ini terutama menarik perhatian pemilih laki-laki yang berada pada rentang usia paling produktif, 31-50 tahun. Berbeda dengan target pemilih yang diinginkan Nasdem, hasil survei menunjukkan partai ini terutama akan dipilih mereka yang sebagian besar berdomisili di pedesaan Jawa dengan asal-usul etnis non-Jawa. Kali ini sumbangan pemilihnya dari seputaran wilayah Jawa lebih menonjol ketimbang dari luar Jawa.
Walaupun demikian, para pemilih tersebut tak terlalu asing dengan ide perubahan. Menilik cara pandang pemilih, kecenderungan pemilih Nasdem adalah mereka yang memiliki idealisasi pada pemimpin demokratis. Mereka gandrung pada pemimpin yang mengedepankan penegakan hukum tanpa tebang pilih. Mereka tertarik pada pemimpin yang mau terjun langsung meninjau kondisi rakyat dan tak alergi pada kritik.
Para pemilih ini juga memiliki pendirian cukup loyal (55,9 persen). Dengan komposisi pemilih demikian dan status partai baru yang bertumpu pada sosok Surya Paloh, restorasi Nasdem berpeluang terus menggeliat dan memberi warna pada ajang kontestasi 2014. (BI PURWANTARI/LITBANG KOMPAS)